Norbaiti Isran Noor usai mendampingi Deputi Bidang Pengendalian  Penduduk BKKBN Republik Indonesia Dwi Listyawardalian di Kampung Semasa Kelurahan Bukuan

POSKOTAKALTIMNEWS.COM,SAMARINDA-Ketua  Tim Penggerak  Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Kaltim Hj Norbaiti Isran Noor  mengakui   kedatangan   Deputi Bidang Pengendalian  Penduduk BKKBN Republik Indonesia Dwi Listyawardani  bersama tim Penilai BKKBN  ke Kampung KB  Semasa (Sehat, mandiri dan Sejahtera) di Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran,memotivasi semua pihak terutrama Tim PKK Kaltim dan Samarinda, bekerja lebih maksimal.

“Peninjauan Deputi di Kampung KB Semasa ini, menjadi motivasi bagi kita untuk bisa bekerja lebih maksimal, membuat sesuatu kebijakan, dan ide dan kreasi dan inovasi yang hasilnya untuk masyarakat Samarinda, umumnya dan masyarakat Pelaran khususnya,” kata Norbaiti Isran Noor usai mendampingi Deputi Bidang Pengendalian  Penduduk BKKBN Republik Indonesia Dwi Listyawardalian di Kampung Semasa Kelurahan Bukuan, Senin (14/6/2021).

Selain memberikan motivasi, lanjut mantan Lagislator Senayan, tentu ide-ide yang sudah dicanangkan oleh Kecamatan  Palaran ini, bisa ditularkan kembali ke Kecamatan-kecataman lainnya di Kaltim pada umumnya dan di Samarinda khususnya, sehehinga mereka mempunyai satu semangat untuk membuat perubahan di daerahnya masing-masing.

“Kemudian adanya partisipasi masyarakat, karena apabila itu sudah dilakukan dan terlibat aktif didalam  kegiatan yang sudah direncanakan, baik itu untuk kesehatan ibu dan anak, baik itu dalam penanggulangan Covid-19, kegiatan pendataan keluarga serta kegiatan lainnya maka semuanya cepat tercapai,”tandas Norbaiti.

Dwi Listyawardani menjelaskan hasil peninjauan  ke  kampung KB Semasa Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran, sangat luar biasa, semunya sudah berjalan sesuai apa yang diharapkan, karena disini berdekatan dengan Puskesmas, termasuk rumah datanya juga sangat bagus dan luas.

“Kita  ada saran agar bisa dilakukan dalam sistem satu data Indonesia, karena kita harus mendukungnya, karena itu merupakan amanat Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, dan sudah ada UU sistem satu data.  Dan mengharpakan agar mulai dari tingkat desa, harus satu data, nanti dibawah komando  pak lurah masing masing,” tandas Dwi Listyawardani.(mar)